PERSOALAN KEPEMIMPINAN BANGSA

Pemimpin lahir untuk mengendalikan persoalan yang ada dalam masyarakat. Dikendalikan sehingga bersama dengan masyarakat  yang dipimpinnya bersama-sama mampu menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi sekaligus mencegah persoalan yang akan terjadi. Uniknya, salah satu persoalan yang perlu kita sadari sering terjadi belakangan ini adalah persoalan mengenai sulitnya mencari jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya.

Tahun ini kita akan menjumpai pesta demokrasi, dimana seluruh masyarakat Indonesia diharapkan sudah mempersiapkan pilihan terhadap calon-calon wakil rakyat pada Pemilu nanti. Kesukaran dalam menentukan pilihan siapa yang pantas memimpin Negara ini sekaligus untuk para calon wakil rakyat menjadi problematika yang terus berulang, sehingga timbul rasa untuk tidak peduli terhadap politik pun telah mendominasi masyarakat kita. Hal itu terjadi pada sebagian besar masyarakat kita bukan tanpa alasan, tetapi krisis keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan itu muncul karena masyarakat sudah menyaksikan kinerja pemerintah yang sering mengecewakan dan tidak sesuai harapan.

Argumen yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Lemhanas, adalah bahwa terdapat 1100 anggota DPR baik di pusat maupun di daerah serta 67 gubernur dan bupati/walikota yang menjadi tersangka dan bahkan terpidana. Pernyataan tersebut jelas menjadi pukulan yang amat berat bagi lembaga yang dipimpinnya, sekaligus sebagai wajah kepimimpinan yang dimiliki oleh bangsa saat ini. Sungguh ironis mengingat di zaman reformasi ini masih banyak pemimpin yang justru pandai dan berlomba-lomba mengelabui rakyat, bukan melayani rakyat.

Reformasi demokrasi ditambah dengan semangat otonomi daerah, sewajarnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpihak pada rakyat. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya diarahkan agar setiap kandidat memiliki preferensi, tujuan, dan cita-cita untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pemimpin yang lahir juga seharusnya dapat mengembangkan potensi masyarakat lokal. Namun yang terjadi malah sebaliknya, kebanyakan elit lokal justru menunjukkan arogansi dan krisis keteladanan.

Era seperti sekarang ini harus dijadikan sebagai momentum perubahan. Pemimpin yang diperlukan bangsa ini adalah pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan melalui jati diri yang cerdas dan jujur. Oleh sebab itulah, untuk kedepannya, kita berharap melalui mekanisme demokrasi yang akan berlangsung, baik lewat pemilu nasional maupun lewat pilkada, akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tingkat lokal yang berjiwa reformis.

Meskipun kita telah menerima kenyataan pahit tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan kita, setuju untuk tidak peduli terhadap politik bukanlah solusi. Kita sebagai masyarakat harus bersama-sama memperbaiki persoalan ini, dimulai dengan memunculkan sosok-sosok pemimpin yang berkualitas demi kebaikan Negara kita yang tercinta ini.

Masyarakat Indonesia bersyukur, pemimpin-pemimpin berkualitas telah menunjukkan taringnya di tingkat pemimpin daerah atau provinsi. Mereka dinilai sebagai orang-orang yang tepat dalam mengemban amanah sebagai sosok pemimpin di wilayah masing-masing. Kini, sudah saatnya pemimpin berkualitas menjadi pemimpin tertinggi bangsa ini. Pemimpin berkualitas yang akan membawa Indonesia menuju perbaikan. Tidak hanya di tingkat provinsi atau wilayah, namun di tingkat nasional.

Pilihlah dengan bijak siapa yang kita pilih, meskipun Pemilu ini merupakan salah satu aturan pemerintah tidak ada salahnya kita ikuti. Apa yang menjadi kekecewaan kita dimasa lalu mari kita perbaiki bersama-sama sekarang.

Tentu, semua berawal dari keinginan dan kemauan untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan beradab. Semoga, Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis keinginan tersebut.

Sumber terkait : fnf-indonesia.org dan okezone.com

Upaya Penyelesaian Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu kondisi  yang bernuansa permusuhan  antar kelompok sosial  di masyarakat baik  kelompok agama, kelompok etnis, kelompok ras, maupun kelompok kepentingan tertentu.

Konflik sosial kerap terjadi di beberapa wilayah. Permasalahan politik dan agama seperti pemekaran wilayah, kesetaraan, pemilihan kepala daerah serta ketidakadilan hukum , diskriminasi sosial antar suku beragama menjadi penyebab terjadinya konflik dibeberapa wilayah saat ini. Penyebab konflik sosial saat ini sangat kompleks dan dinamis, hal ini dikarenakan pergeseran medan konflik yang muncul.

Bagaimana jadinya ketika permasalahan ini tidak segera diatasi? Konflik-konflik semacam ini akan menyebabkan banyak kerugian. Tidak hanya sarana dan prasarana fisik tetapi juga merusak persatuan bangsa

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pertikaian ini. Upaya tersebut adalah pemerintah harus turun langsung ke medan konflik dengan melakukan pendekatan penyelesaian secara kompromistis dimana tidak ada pihak yang dirugikan sehingga kedua pihak bisa berpikir moderate ( Tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing ), menyadarkan kepada mereka tentang dasar Negara kita yaitu Pancasila dimana setiap silanya menjunjung toleransi dan persatuan berbangsa dan bernegara, mencanangkan keadilan hukum dengan menerapkannya dalam setiap kasus, pemerataan sumber daya dan penghasilan di setiap wilayah, menjaga demokrasi yang penuh dengan keadilan karena masyarakat memang menyukai proses demokrasi. Namun, masyarakat juga lebih menyukai keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa dari  upaya tersebut mungkin bisa meminimalisir konflik sosial yang terjadi di Indoesia selama ini, namun itu semua tidak akan berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak ada dukungan serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kita semua menginginkan Keadilan, kenyamanan, kedamaian, kerukunan, persatuan dan kesejahteraan bangsa. Kita harus perjuangkan itu bersama-sama karena itu telah menjadi tujuan besar Negara kita.

Menuju Perbaikan Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan yang dikirimkan melalui sistem pengajaran dimana terjadi interaksi atau penukaran ilmu guna menambah wawasan dan pengalaman.

Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda, yang ia sebut dengan Tri Pusat. Dimana ketiganya menjadi faktor yang saling berkaitan contohnya pada pendidikan keluarga berfungsi untuk menanamkan dasar pendidikan moral, pendidikan sekolah untuk meningkatkan intelektualitas dan keterampilan, dan pendidikan dalam organisasi pemuda guna mengembangkan kesadaran sosial.

Betapa pentingnya pendidikan untuk Negara kita sebagai upaya mencerdaskan bangsa yang pada gilirannya setiap generasi yang akan tumbuh akan memajukan bangsa ini. Namun, apa yang menjadi kelemahan kita dalam upaya menjaga pendidikan tetap pada jalurnya amatlah sulit terlebih lagi permasalahan yang terjadi belakangan ini menyebabkan kemunduran kualitas pendidikan bangsa

Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, belum lagi ditambah kekerasan guru terhadap murid, perilaku anarkis para pelajar seperti kasus tawuran dan penyelewengan dana pedidikan oleh pejabat terkait.

Salah satu hal yang paling mendasar untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menanamkan pemahaman agama lebih mendalam pada setiap individu masyarakat, karena secara tidak langsung nilai-nilai yang diajarkan agama terhadap umatnya yaitu untuk mengindahkan dan memperbaiki moral pribadi, dimana kesadaran akan pemahaman tersebut merefleksikan dengan sendirinya pada berbagai permasalahan. Dalam pendidikan terdapat sosok terpenting yaitu pengajar. Kita butuh tauladan yang baik untuk mencerminkan pendidikan yang bermoral, dan para pengajar sebagai sosok sentral harus memiliki kualitas tauladan yang baik. Lebih banyak memunculkan pengajar baik bisa dijadikan obat dari permasalahan pendidikan namun hal itu tidaklah mudah, maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia.

Pentingnya Sosok Tauladan dalam Penerapan Pancasila

Kita mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II

No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Generasi bangsa harus kita jaga untuk selalu sadar akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila memiliki nilai penting yang dibutuhkan bangsa ini. Untuk itu sosialisasi nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi harus lebih digalakkan lagi melalui tekad, metode dan sistem yang lebih praktis dan mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesungguhnya upaya memelihara ideologi Pancasila telah banyak dilakukan baik melalui kurikulum pendidikan dan upacara bendera disetiap Instansi Pemerintah. Di samping itu nilai-nilai Pancasila juga sudah tidak asing dan familiar dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebenarnya masyarakat kita memerlukan contoh atau teladan dalam menjalankan dasar negara tersebut. Pemimpin negara adalah sosok sentral yang digunakan untuk menghadirkan tauladan dalam menjalankan nilai-nilai pancasila.  Akan tetapi justru yang masih kurang adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Kesuksesan dan kegagalan penerapan nilai-nilai Pancasila terletak pada setiap pimpinan pemerintahan.

Masyarakat diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan selama keteladanan para pemimpin mempunyai andil yang besar, sebab masyarakat Indonesia yang masih bersifat primordial, maka pemimpin sebagai patron sangat berpengaruh dalam mengendalikan, mengerahkan dan membimbing masyarakat yang dipimpinnya.

Jika para pemimpin menunjukan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, artinya pada gilirannya setiap langkah dan tindakan kebijakan yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila akan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat.